Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Transformasi Digital Pemerintahan di Indonesia

Abstract

Transformasi digital pemerintahan telah mendorong pemanfaatan data dalam skala yang semakin besar untuk mendukung efektivitas pelayanan publik, integrasi sistem pemerintahan, dan pengambilan kebijakan berbasis data. Di sisi lain, perkembangan tersebut menghadirkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi yang menjadi salah satu isu strategis dalam tata kelola pemerintahan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan perlindungan data pribadi dalam transformasi digital pemerintahan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta mengkaji implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (literature review). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan regulasi yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan transformasi digital pemerintahan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi tema, pola, dan kecenderungan yang berkembang dalam literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pemerintahan melalui penguatan keamanan data, peningkatan kepercayaan publik, serta penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ancaman keamanan siber, integrasi data lintas instansi, dan kesiapan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola data, peningkatan kapasitas institusi, serta implementasi regulasi yang efektif untuk mewujudkan pemerintahan digital yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.